Tagihan pinjol menumpuk dan gaji belum cair? Sudah mulai dapat telepon dari debt collector yang bikin deg-degan setiap kali HP bunyi?
Fenomena gagal bayar atau galbay pinjaman online bukanlah hal baru di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) per Desember 2025, tingkat Non-Performing Loan (NPL) pinjol legal mencapai 3,8% dengan total outstanding Rp42 triliun. Artinya, ada ratusan ribu nasabah yang mengalami kesulitan membayar cicilan tepat waktu.
Yang perlu dipahami, galbay pinjol legal OJK berbeda jauh dengan pinjol ilegal dalam hal konsekuensi dan cara penagihan. Pinjol berizin OJK memiliki aturan ketat dalam proses debt collection berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 yang melarang praktik intimidasi, teror, atau kekerasan dalam penagihan.
Perbedaan Pinjol Legal dan Ilegal: Kenapa Ini Penting?
Sebelum membahas solusi galbay, penting memahami perbedaan mendasar antara pinjol legal yang terdaftar OJK dengan pinjol ilegal. Perbedaan ini menentukan hak dan perlindungan hukum yang bisa didapat.
Pinjol Legal Berizin OJK
Pinjol legal adalah platform peer-to-peer lending yang terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Per Januari 2026, ada 102 perusahaan fintech lending yang berizin resmi dengan karakteristik:
- Nomor izin OJK bisa dicek di website resmi ojk.go.id
- Bunga maksimal 0,4% per hari atau sekitar 12% per bulan (belum termasuk biaya admin)
- Tenor pinjaman bervariasi dari 91 hari hingga 2 tahun
- Tidak meminta akses kontak HP atau galeri foto
- Proses penagihan mengikuti aturan ketat POJK
- Tidak melakukan teror atau ancaman kepada debitur
Pinjol Ilegal Tanpa Izin
Pinjol ilegal beroperasi tanpa izin OJK dan seringkali menggunakan modus predatory lending dengan ciri:
- Tidak terdaftar di database OJK
- Bunga mencapai 1-5% per hari atau bahkan lebih tinggi
- Tenor sangat pendek, biasanya 7-14 hari
- Memaksa akses kontak, galeri, kamera, dan data pribadi
- Debt collector menggunakan cara kasar, ancaman, dan penyebaran data pribadi
- Tidak ada jalur pengaduan resmi
Jika terjebak pinjol ilegal, solusinya berbeda dengan pinjol legal. Untuk pinjol ilegal, debitur sebenarnya bisa mengajukan keberatan karena kontrak dianggap tidak sah secara hukum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.
Apa yang Terjadi Saat Gagal Bayar Pinjol Legal?
Banyak yang membayangkan skenario menakutkan saat galbay: akun bank diblokir, rumah didatangi debt collector bawa preman, atau langsung masuk penjara. Faktanya, berdasarkan regulasi OJK dan hukum positif Indonesia, prosesnya lebih terstruktur.
Tahapan Penagihan Pinjol Legal
Hari ke-1 hingga 7 setelah jatuh tempo:
Penagihan dilakukan melalui notifikasi aplikasi, SMS, dan email reminder otomatis. Belum ada kontak telepon langsung dari debt collector. Sistem akan mengirim pengingat 3-5 kali sehari dengan nada yang masih sopan dan informatif.
Hari ke-8 hingga 30:
Debt collector internal mulai menghubungi via telepon. Sesuai POJK, penagihan hanya boleh dilakukan pada jam 08.00-20.00 waktu setempat. Frekuensi telepon maksimal 3 kali per hari dan tidak boleh menghubungi kontak darurat kecuali debitur sama sekali tidak bisa dihubungi.
Hari ke-31 hingga 90:
Kasus diserahkan ke pihak ketiga atau debt collector lapangan. Pada tahap ini bisa terjadi kunjungan langsung ke alamat debitur. Namun, debt collector wajib mengenakan identitas resmi, tidak boleh datang lebih dari jam 20.00, dan dilarang keras melakukan intimidasi atau kekerasan.
Hari ke-91 ke atas:
Data debitur dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai kredit macet. Hal ini akan mempengaruhi credit score dan menyulitkan pengajuan kredit lainnya di masa depan seperti KPR, kredit kendaraan, atau kartu kredit.
Untuk kasus dengan nominal besar (di atas Rp100 juta) dan upaya penagihan sudah maksimal, perusahaan fintech bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Namun, proses ini memakan waktu dan biaya, sehingga jarang dilakukan untuk pinjaman kecil.
Konsekuensi Hukum Galbay Pinjol Legal
Perlu diluruskan mitos yang beredar: gagal bayar pinjol legal bukan merupakan tindak pidana. Berdasarkan hukum perdata Indonesia, hutang-piutang adalah persoalan perdata yang diselesaikan melalui jalur perdata, bukan pidana.
Namun ada pengecualian jika terbukti ada unsur penipuan sejak awal (menggunakan identitas palsu, dokumen palsu, atau memang berniat tidak membayar sejak pengajuan). Dalam kasus ini bisa dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.
Untuk kasus murni kesulitan finansial tanpa ada niat jahat di awal, tidak ada ancaman pidana penjara. Yang ada adalah konsekuensi perdata berupa:
- Denda keterlambatan sesuai perjanjian (biasanya 0,5-1% per hari dari cicilan terlambat)
- Pelaporan ke SLIK OJK yang merusak credit score
- Kemungkinan digugat perdata jika nominal besar
- Pembatasan akses ke layanan keuangan formal
Hak-Hak Debitur yang Wajib Diketahui
Sebagai debitur pinjol legal, ada hak-hak yang dilindungi POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan Surat Edaran OJK tentang Perlindungan Konsumen. Mengetahui hak ini penting agar tidak mudah diintimidasi debt collector nakal.
Hak Selama Proses Penagihan
- Hak mendapat perlakuan sopan dan profesional dari debt collector
- Hak tidak dihubungi di luar jam 08.00-20.00 waktu setempat
- Hak menolak dihubungi lebih dari 3 kali per hari
- Hak tidak diganggu di tempat kerja (jika sudah memberitahu debt collector)
- Hak kontak darurat tidak dihubungi kecuali debitur benar-benar tidak bisa dihubungi
- Hak tidak diancam, dipermalukan, atau data pribadi disebarkan
- Hak mendapat penjelasan detail tentang jumlah tunggakan dan perhitungannya
Hak Mengajukan Keberatan dan Pengaduan
Jika debt collector melanggar aturan atau melakukan penagihan tidak wajar, debitur punya hak untuk:
- Merekam percakapan sebagai bukti (dengan memberitahu debt collector)
- Mengajukan pengaduan ke perusahaan fintech bersangkutan
- Melaporkan ke OJK jika pengaduan internal tidak ditanggapi
- Melaporkan ke Polisi jika ada unsur pidana (ancaman, pemerasan, pencemaran nama baik)
- Mengajukan somasi jika merasa dirugikan
Jangan ragu menggunakan hak-hak ini karena ini bukan berarti menghindar dari tanggung jawab, tapi memastikan proses penagihan berjalan sesuai hukum.
Strategi Komunikasi dengan Debt Collector
Cara berkomunikasi dengan debt collector menentukan seberapa lancar proses penyelesaian hutang. Berikut strategi yang terbukti efektif berdasarkan pengalaman ribuan debitur:
Jangan Menghindari atau Memblokir Kontak
Kesalahan terbesar adalah mengabaikan telepon atau memblokir nomor debt collector. Ini justru memperburuk situasi karena:
- Debt collector akan semakin agresif mencari cara menghubungi
- Perusahaan menilai debitur tidak kooperatif
- Kemungkinan kontak darurat dihubungi lebih besar
- Proses negosiasi jadi lebih sulit
Yang benar: Angkat telepon dan jelaskan situasi dengan jujur. Sampaikan bahwa ada niat membayar tapi sedang kesulitan finansial dan minta waktu untuk mengatur ulang keuangan.
Catat Semua Komunikasi
Setiap kali berkomunikasi dengan debt collector, catat detail percakapan:
- Tanggal dan waktu kontak
- Nama debt collector dan nomor telepon yang digunakan
- Isi percakapan dan tawaran yang diberikan
- Screenshot atau rekaman (jika perlu)
Dokumentasi ini penting jika terjadi sengketa atau debt collector melanggar aturan dan perlu dilaporkan.
Minta Konfirmasi Tertulis
Untuk setiap kesepakatan, minta konfirmasi tertulis via email atau surat resmi. Misalnya kesepakatan restrukturisasi, pengurangan denda, atau jadwal pembayaran baru. Jangan hanya percaya janji lisan karena bisa berubah atau tidak diakui.
Tetap Profesional dan Tenang
Meskipun debt collector kadang menekan atau menggunakan nada tinggi, tetap jaga sikap profesional:
- Jangan emosi atau membalas dengan kasar
- Hindari janji yang tidak realistis
- Fokus pada solusi, bukan membela diri
- Jika debt collector kasar, minta bicara dengan supervisor
Ingat, debt collector juga manusia yang punya target. Jika dihadapi dengan sikap kooperatif dan jujur, biasanya mereka lebih fleksibel dalam bernegosiasi.
Solusi Realistis Menghadapi Galbay Pinjol Legal
Setelah memahami konsekuensi dan hak-hak debitur, berikut solusi konkret untuk menghadapi situasi gagal bayar pinjol legal:
1. Hubungi Customer Service Segera
Jangan tunggu sampai jatuh tempo terlewat. Jika sudah tahu akan kesulitan membayar, hubungi CS perusahaan fintech minimal 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo.
Sampaikan:
- Alasan kesulitan membayar (PHK, sakit, bisnis bangkrut, dll)
- Estimasi kapan bisa membayar
- Tawaran pembayaran alternatif (cicilan lebih kecil, perpanjangan tenor, dll)
Banyak perusahaan fintech legal yang menyediakan program restrukturisasi atau keringanan untuk debitur yang proaktif komunikasi.
2. Ajukan Restrukturisasi Pinjaman
Restrukturisasi adalah proses pengaturan ulang kewajiban pembayaran. Jenisnya bervariasi:
Perpanjangan Tenor Cicilan per bulan dikecilkan dengan memperpanjang masa angsuran. Misalnya cicilan 6 bulan diperpanjang jadi 12 bulan sehingga angsuran per bulan lebih ringan.
Penurunan Suku Bunga Untuk debitur dengan track record baik, ada kemungkinan dapat keringanan bunga dari 10% menjadi 7% per bulan misalnya.
Penghapusan Denda Keterlambatan Jika sudah terlanjur telat dan kena denda besar, bisa negosiasi penghapusan sebagian atau seluruh denda jika bersedia melunasi pokok dan bunga.
Grace Period Diberikan jeda waktu 1-3 bulan untuk tidak perlu bayar, setelah itu baru cicilan dilanjutkan dengan skema baru.
Tidak semua perusahaan menyediakan semua opsi ini. Biasanya tergantung track record pembayaran sebelumnya dan kebijakan internal perusahaan.
3. Bayar Sebisanya Secara Berkala
Jika belum dapat kesepakatan restrukturisasi, tunjukkan itikad baik dengan bayar sebisanya secara rutin. Misalnya cicilan seharusnya Rp500.000 tapi hanya mampu Rp200.000, tetap bayar Rp200.000 tersebut setiap bulan.
Ini menunjukkan kepada perusahaan bahwa debitur punya niat baik dan tidak kabur. Biasanya debt collector juga lebih lunak jika melihat ada pembayaran meski tidak full.
4. Jual Aset atau Cari Pinjaman Darurat
Untuk yang punya aset seperti gadget, kendaraan, atau barang berharga lain, pertimbangkan untuk dijual atau digadaikan. Memang berat, tapi lebih baik dari pada hutang menggunung dan credit score rusak.
Alternatif lain adalah pinjam ke keluarga atau teman dekat untuk menutup pinjol, kemudian bayar ke keluarga dengan skema yang lebih fleksibel tanpa bunga tinggi.
Hindari solusi “gali lubang tutup lubang” dengan pinjam pinjol lain untuk bayar pinjol lama. Ini hanya menggeser masalah dan membuat total hutang semakin besar.
5. Konsultasi dengan Lembaga Bantuan Hukum
Untuk kasus yang sudah kompleks atau merasa dirugikan, bisa konsultasi gratis dengan:
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di daerah masing-masing
- Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Negeri
- Layanan Konsumen OJK di nomor 157 (bebas pulsa)
- YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
Konsultan hukum bisa membantu memeriksa apakah ada pelanggaran dalam perjanjian kredit, mendampingi negosiasi dengan perusahaan, atau bahkan mewakili jika sampai ke jalur hukum.
Cara Menghindari Teror Debt Collector Lapangan
Debt collector lapangan atau DC field yang datang langsung ke rumah atau kantor adalah hal yang paling ditakuti debitur. Berikut cara menghadapi dan meminimalkan kemungkinan kunjungan DC lapangan:
Tetap Kooperatif via Komunikasi Jarak Jauh
Selama debitur responsif via telepon atau WhatsApp, kemungkinan DC datang langsung sangat kecil. Perusahaan fintech juga harus mengeluarkan biaya operasional tinggi untuk mengirim DC lapangan, sehingga ini adalah pilihan terakhir.
Pastikan:
- Selalu angkat telepon dari debt collector
- Balas pesan WhatsApp atau SMS dalam waktu maksimal 24 jam
- Update progres pembayaran secara berkala
- Tunjukkan bukti transfer jika sudah bayar sebagian
Ketahui Batasan Hukum DC Lapangan
Jika DC lapangan sampai datang, mereka terikat aturan ketat:
- Wajib tunjukkan identitas resmi dan surat tugas
- Tidak boleh datang lebih dari jam 20.00 malam
- Tidak boleh masuk rumah tanpa izin pemilik
- Dilarang membawa massa atau orang lain yang mengintimidasi
- Tidak boleh merusak properti atau mengambil barang paksa
- Dilarang keras mengancam atau melakukan kekerasan fisik
Jika DC melanggar aturan: Rekam dengan HP (video dan audio), minta identitas, dan langsung lapor ke Polisi dengan tuduhan intimidasi, pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), atau pemerasan (Pasal 368 KUHP) jika ada unsurnya.
Jangan Tanda Tangan Apapun Tanpa Baca Teliti
DC lapangan kadang membawa surat pernyataan atau perjanjian baru untuk ditandatangani. Jangan langsung tanda tangan karena panik atau tertekan.
Langkah yang benar:
- Minta waktu untuk baca dan pahami isi dokumen
- Foto atau minta salinan dokumen
- Konsultasi dengan keluarga atau konsultan hukum jika perlu
- Tanda tangan hanya jika paham konsekuensinya dan isinya tidak merugikan
Ada kasus di mana DC membawa surat pengakuan hutang dengan jumlah lebih besar dari seharusnya karena ditambah biaya-biaya yang tidak jelas. Jangan sampai terjebak.
Koordinasi dengan RT/RW atau Satpam Komplek
Jika tinggal di komplek perumahan atau apartemen, koordinasi dengan pengurus RT/RW atau satpam. Sampaikan situasi dan minta bantuan jika ada orang asing yang mencari atau ingin masuk dengan alasan penagihan hutang.
Banyak kasus DC yang langsung mengurungkan niat datang jika tahu lingkungan sekitar debitur solid dan siap membela.
Tabel Perbandingan Pinjol Legal vs Ilegal
Berikut perbandingan lengkap untuk membantu mengidentifikasi pinjol legal dan ilegal:
| Aspek | Pinjol Legal OJK | Pinjol Ilegal |
|---|---|---|
| Status Izin | Terdaftar di OJK dengan nomor izin yang bisa dicek | Tidak terdaftar di OJK, beroperasi ilegal |
| Bunga Maksimal | 0,4% per hari atau ~12% per bulan | 1-5% per hari atau lebih tinggi |
| Tenor Pinjaman | Minimal 91 hari hingga 2 tahun | 7-14 hari (sangat pendek) |
| Akses Data HP | Tidak meminta akses kontak atau galeri | Memaksa akses semua data HP |
| Cara Penagihan | Sesuai POJK, sopan, jam 08.00-20.00 | Kasar, teror, sebar data pribadi, 24/7 |
| Pengaduan | Bisa ke OJK nomor 157 atau website | Tidak ada jalur pengaduan resmi |
| Lapor ke SLIK OJK | Ya, galbay tercatat di credit score | Tidak tercatat resmi (tapi bisa lapor polisi) |
| Konsekuensi Hukum Galbay | Perdata, tidak ada pidana penjara | Bisa lapor polisi karena pinjol yang ilegal |
Tabel di atas menunjukkan perbedaan mendasar yang penting dipahami. Jika terlanjur pinjam di pinjol ilegal, konsultasikan dengan LBH karena ada kemungkinan perjanjian bisa dibatalkan secara hukum.
Langkah Preventif Agar Tidak Terjebak Galbay
Mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut strategi agar tidak sampai galbay pinjol:
1. Pinjam Sesuai Kemampuan Bayar
Rumus sederhana: cicilan per bulan maksimal 30% dari penghasilan bersih. Jika gaji Rp5 juta, cicilan semua pinjaman (termasuk pinjol) maksimal Rp1,5 juta.
Banyak orang tergoda limit besar yang ditawarkan, padahal kemampuan bayar tidak sampai segitu. Ini jebakan yang membuat galbay.
2. Buat Dana Darurat Minimal 3 Bulan
Sebelum berani pinjam, pastikan punya dana darurat setara 3-6 bulan pengeluaran. Jadi jika tiba-tiba kena PHK atau ada masalah finansial, masih ada buffer untuk bayar cicilan sambil cari solusi.
Dana darurat bisa disimpan di deposito, reksa dana pasar uang, atau tabungan khusus yang tidak boleh diambil kecuali benar-benar darurat.
3. Baca Kontrak dan Simulasi Perhitungan
Jangan langsung klik “Setuju” tanpa baca Terms and Conditions. Perhatikan:
- Total bunga yang harus dibayar selama tenor
- Biaya admin, provisi, asuransi (jika ada)
- Denda keterlambatan per hari
- Klausul tentang penagihan dan debt collection
- Hak dan kewajiban debitur
Gunakan kalkulator simulasi yang biasanya tersedia di aplikasi untuk hitung total yang harus dibayar. Jangan hanya lihat cicilan per bulan, tapi total keseluruhan.
4. Gunakan Untuk Produktif, Bukan Konsumtif
Pinjol sebaiknya digunakan untuk hal produktif yang bisa menghasilkan: modal usaha, investasi skill (kursus), atau kebutuhan mendesak seperti biaya berobat.
Hindari pinjam untuk hal konsumtif seperti beli gadget terbaru, liburan, atau gaya-gayaan. Ini yang paling sering bikin orang galbay karena tidak ada cashflow untuk bayar cicilan.
5. Punya Sumber Penghasilan Cadangan
Jangan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Punya side hustle atau passive income, sekecil apapun, sangat membantu jika terjadi masalah di pekerjaan utama.
Bisa berupa freelance, jualan online, investasi dividen, atau jasa konsultasi. Yang penting ada cashflow alternatif untuk jaga-jaga.
Daftar Pinjol Legal Berizin OJK 2026
Berikut daftar beberapa pinjol legal populer yang terdaftar di OJK per Januari 2026:
| Nama Perusahaan | Aplikasi | Limit Pinjaman | Tenor | Bunga per Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Kredit Pintar | Kredit Pintar | Rp600.000 – Rp20.000.000 | 91 hari – 12 bulan | 8% – 11% |
| Akulaku | Akulaku | Rp500.000 – Rp50.000.000 | 3 – 12 bulan | 2,95% – 4% |
| Kredivo | Kredivo | Rp500.000 – Rp30.000.000 | 1 – 12 bulan | 2,6% – 5,9% |
| Indodana | Indodana | Rp500.000 – Rp15.000.000 | 3 – 12 bulan | 3% – 6% |
| Julo | Julo | Rp1.000.000 – Rp15.000.000 | 3 – 9 bulan | 4% – 7% |
| Easycash | Easycash | Rp400.000 – Rp8.000.000 | 91 hari – 6 bulan | 9% – 12% |
| Tunaiku (Amar Bank) | Tunaiku | Rp2.000.000 – Rp20.000.000 | 6 – 20 bulan | 3% – 4,5% |
| AdaKami | AdaKami | Rp500.000 – Rp20.000.000 | 3 – 12 bulan | 4% – 8% |
Data di atas berdasarkan informasi resmi per Januari 2026 dan dapat berubah sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Untuk informasi terbaru, cek langsung aplikasi atau website resmi.
Pastikan selalu cek status izin di website OJK (ojk.go.id) sebelum mengajukan pinjaman untuk memastikan perusahaan masih terdaftar aktif.
Kontak Layanan dan Pengaduan
Jika mengalami masalah dengan pinjol legal atau debt collector yang melanggar aturan, hubungi jalur pengaduan berikut:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Call Center: 157 (bebas pulsa, 24/7)
- WhatsApp: 081-157-157-157
- Email: [email protected]
- Website: www.ojk.go.id (menu Layanan Konsumen)
- Aplikasi: Sikapi Kontak 157 (download di Play Store/App Store)
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)
- Email: [email protected]
- Website: www.afpi.or.id
- Telepon: (021) 2963-4007
Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
- Cari LBH terdekat di daerah masing-masing via Google
- Layanan konsultasi gratis untuk masyarakat tidak mampu
- Bisa mendampingi negosiasi atau proses hukum
Kepolisian (jika ada unsur pidana)
- Lapor ke Polsek/Polres setempat
- Bawa bukti: rekaman, screenshot, dokumen perjanjian
- Untuk kasus: ancaman, pemerasan, pencemaran nama baik
Saat mengajukan pengaduan, siapkan:
- Nomor perjanjian atau kontrak pinjaman
- Screenshot atau rekaman pelanggaran debt collector
- Riwayat komunikasi (telepon, chat, email)
- Bukti pembayaran (jika sudah ada pembayaran)
- Identitas lengkap (KTP, nomor HP)
Pengaduan akan ditindaklanjuti maksimal 20 hari kerja sesuai SOP OJK. Jika tidak ada tanggapan, bisa eskalasi ke media atau lembaga konsumen.
Kesimpulan
Gagal bayar pinjol legal memang situasi yang tidak menyenangkan, tapi bukan berarti jalan buntu tanpa solusi. Yang terpenting adalah memahami hak dan kewajiban, tetap kooperatif dalam komunikasi, dan proaktif mencari solusi realistis.
Ingat bahwa pinjol legal terikat aturan ketat dari OJK dalam proses penagihan, sehingga tidak perlu terlalu takut dengan teror debt collector asal tahu batasan hukumnya. Dokumentasikan setiap interaksi, jangan ragu melaporkan jika ada pelanggaran, dan manfaatkan jalur pengaduan resmi yang tersedia.
Untuk ke depannya, gunakan pinjol dengan bijak sesuai kemampuan bayar, prioritaskan untuk kebutuhan produktif, dan selalu baca kontrak sebelum menyetujui. Semoga informasi ini membantu menavigasi situasi galbay dengan lebih tenang dan terstruktur. Tetap semangat mencari solusi terbaik dan semoga segera lepas dari beban hutang!
Disclaimer
Artikel ini disusun berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, data AFPI, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku per Januari 2026. Regulasi, kebijakan penagihan, dan konsekuensi hukum dapat berubah sesuai update terbaru dari OJK dan pemerintah. Pembaca disarankan untuk selalu mengecek informasi terkini melalui website resmi OJK atau berkonsultasi dengan konsultan hukum untuk kasus spesifik. Setiap keputusan terkait pinjaman dan penyelesaian hutang sepenuhnya tanggung jawab pribadi debitur dengan mempertimbangkan kondisi finansial masing-masing.